RSS

Catatan pinggir : Konflik status lahan punclut

06 Feb

Kawasan Punclut di Bandung Utara hingga saat ini masih menyisakan konflik kepentingan antara masyarakat pemerintah dan pengembang.  Berikut kilas catatan tracking (penulusuran) yang pernah saya lakukan bersama teman-teman dari Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) terhadap berbagai kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan status punclut. 

Pada tahun 1994,  PT. DAM Utama Sakti Prima memperoleh ijin lokasi untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu dengan Surat Keputusan  Walikota No. 460.02-809-94 tertanggal 29 April 1994.  Namun demikan PT DAM  tidak dapat melaksanakannya karena tidak dapat memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan tersebut karena status tanah tersebut merupakan hak milik dari 943 warga  (R. Lili Natakusumah cs) dengan Sertifikat No. 17/Inps. P/ 1961 tertanggal 24 Februari 1961 yang dkeluarkan oleh Kepala inspektorat Agraria Jabar.

 Karena lebih dari 5 tahun belum melakukan proses pembangunan sesuai dengan ijin yang diperolehnya, maka ijin lokasi yang diberilkan kepada PT DAM Utama Sakti Prima No. 460.02-809-94 tertanggal 29 April 1994 dengan sendirinya dianggap habis masa berlakunya (kadaluarsa) sejak tanggal 30 April 1999.  Tampaknya pihak PT DAM menyadari sandungan  yang bakal dihadapinya dan melakukan  berbagai upaya untuk menguasai lahan diantaranya melobby Menteri Agraria.

Upaya PT DAM tampaknya membuahkan hasil.  Pada Tahun 1997, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Soni Harsono) membatalkan sertifkat Hak milik 943 warga (R. Lili Natakusumah cs) secara sepihak melalui SK Menteri Agraria No. 19-VIII-1997 Tentang Pembatalan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/insp.P/1961, dengan alasan karena para pemegang Hak Milik atas tanah tersebut lebih dari lima tahun sejak dikeluarkannya sertifikat Hak Milik (tahun 1961) tidak memanfaatkan lahannya untuk membangun rumah. Disisi lain pemegang Hak atas tanah tidak membangun rumah karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan tahun 1982 menyatakan bahwa di kawasan punclut dilarang mendirikan bangunan. Selain itu ketersediaan infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk dibangun rumah diatas lahannya.

Dengan dikeluarkannya SK Menteri Agraria tersebut, maka status tanah milik 943 warga (R. Lili Natakusumah cs) menjadi dikuasai oleh negara. Selanjutnya dinyatakan pula dalam SK Menteri Agraria bahwa pemanfaatan lahan yang dibatalkan sertifikatnya tersebut akan dimanfaatkan dan digunakan oleh PT DAM UTAMA SAKTI untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu “Bukit Dago Raya”

Dengan adanya SK pembatalan Sertifikat hak milik tersebut maka PT DAM mengajukan kembali Surat permohonan ijin lokasi No. 145/DIR/DAM/01.2000 tertanggal 10 Januari 2000. Selanjutnya 2 bulan kemudian Melalui SK Walikota Bandung No. 593.82/SK.225-Yantap/ 2000  tertanggal 18 Maret 2000, PT DAM  kembali  memperoleh ijin lokasi untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu “Bukit Dago Raya” seluas 80 ha di wilayah punclut.

………Pembatalan hak atas tanah melalui SK Menteri Agraria No. 19-VIII-1997, Ijin lokasi Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu No. 460.02-809-94 tertanggal 29 April 1994, dan No. 593.82/SK.225-Yantap/ 2000  dianggap sebagai sumber pemicu konflik karena bertentangan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wilayah Cibeunying tahun 1993 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 181.1/SK 1624-Bapp/1982. yang menyatakan bahwa kawasan punclut diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau dan tidak dibenarkan untuk dikembangkan karena ketinggiannya >1000 m dpl….

Walaupun permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang di ajukan masih dalam proses, PT DAM telah melakukan berbagai kegiatan konstruksi. Kegiatan pembangunan yang dilakukan PT DAM memicu pula konflik dengan berbagai kalangan baik masyarakat maupun LSM. Konflik berkepanjangan tersebut disebabkan karena kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT Dam Sakti Utama Prima danggap melanggar kebijakan Pemerintah Tentang Tata Ruang dan lingkungan hidup  kawasan Bandung Utara.  Tampaknya terindikasi adanya konspirasi yang mengarahkan pemanfaatan lahan punclut untuk kepentingan pihak “tertentu”

Terima kasih saya sampaikan :

Kang Toufan  Suranto, Kang Rahmat Jabaril, Kang Denny Zulkaedi, Kang Dan, Kang Frido,  Kang Ben, Kang Dede  Maryana Teh Novita,  ,  DPKLTS,  LAK

 
3 Comments

Posted by on February 6, 2012 in Sosial

 

Tags: , , , , , , , , , ,

3 responses to “Catatan pinggir : Konflik status lahan punclut

  1. hari

    June 15, 2016 at 7:30 am

    Informasi berharga sejarah

     
  2. Dewi Anggraeni

    August 8, 2015 at 3:33 am

    Saya sebagai cucu langsung dr Rd Lili Natakusumah baru tahu tentang ini. Terima kasih buat penulis.

     

Jangan lupa tulis komentar....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: