RSS

Perda Kawasan Bandung Utara, Macan Kertas ?

15 Jun

Jika suatu saat kita punya kesempatan jalan-jalan ke Kawasan Bandung Utara (KBU) semisal Cisarua,  Lembang, Dago, Pakar, atau Punclut   akan ada nuansa  rasa khawatir jika keindahan alam yang saat ini terhampar luas musnah oleh desakan bangunan, restoran/cafe, hotel, villa,  perumahan yang semakin pesat perkembangannya.  Tentu saja  pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam KBU itu telah menimbulkan berbagai permasalahan,    selain berakibat pada penurunan kualitas lingkungan, pesatnya kegiatan pemanfaatan ruang di KBU memicu pula terjadinya berbagai konflik kepentingan antara kebijakan pemerintah, pengembang (developer) dan  masyarakat. Padahal berbagai kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang di KBU telah banyak dkeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang KBU antara lain adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982, yang mengatur kawasan Bandung Utara yang terletak di atas ketinggian 750 m dpl harus dilindungi . Melalui SK Gubernur tersebut diatur proporsi pemanfaatan lahan di KBU, yakni 25% hutan, 60% pertanian tanaman keras, dan 15% pertanian non tanaman keras yang dapat dikembangkan sebagai pemukiman. Selanjutnya diterbitkan Instruksi Gubernur Jabar No. 640/SK.1625-Bapp/1982, yang mengatur tentang pemberian izin pembangunan di KBU.

Namun, sejak diberlakukannya SK gubernur tersebut pendirian gedung untuk berbagai keperluan terus berlanjut, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pengembang maupun pemerintah daerah sendiri bahkan diantaranya tanpa mempertimbangkan kebijakan, lingkungan hidup, peruntukan dan  kepentingan masyarakat KBU.  Lebih tidak dimengerti adalah bagaimana mungkin izin lokasi pembangunan yang dikeluarkan pemda kota/kabupaten masih terus diterbitkan padahal jelas-jelas melanggar aturan yang dikeluarkan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Menyikapi kondisi kegiatan pembangunan di KBU yang tak terkendali tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Barat menerbitkan Perda Jabar No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, disusul penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No. 21 Tahun 2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannya. Namun demikian penerbitan Perda Jabar tersebut tidak menyurutkan proses kegiatan pembangunan di kawasan KBU. Tentu saja ketidakpatuhan tersebut membuat berbagai kebijakan pengendalian dan pemanfaatan KBU yang dikeluarkan Pemda Jawa Barat tidak lebih dari hanya sekedar “macan kertas yang lusuh”.

Selain SK Gubernur Pemerintah Kota Bandung telah pula mengeluarkan Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Bandung yang kemudian di revisi melalui Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2006. Secara normatif berbagai kebijakan tataruang yang dikeluarkan oleh Pemda Jabar maupun Pemkot Bandung  semestinya dapat menurunkan konflik tataruang yang terjadi. Namun konflik dan pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya di KBU terdapat kecenderungan malah semakin meningkat. Hal ini terjadi karena proses perubahan perda tentang RTRW Kota Bandung dianggap sebagian masyarakat sangat sarat dengan kepentingan sesaat seperti yang dilansir oleh Koalisi Masyarakat Bandung Bermatabat (KMBB)

Konflik yang pernah mencuat terkait dengan pemanfaatan lahan dan ruang diantaranya adalah konflik yang terjadi di kawasan Babakan Siliwangi (baksil), Puncak Ciumbuleuit (punclut), Ranca bentang, kawasan Boscha dan di berbagai kawasan KBU lainnya. Konflik-konflik yang terjadi seringkali harus diselesaikan melalui proses pengadilan atau bahkan tidak jelas proses dan status penyelesaiannya. Konflik-konflik tataruang di KBU terkadang diwarnai berbagai intimidasi dan provokasi yang melibatkan massa  yang dapat mengarah pada terganggunya ketertiban, keamanan dan kenyamanan disekitar kawasan konflik.

Kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap rencana tataruang wilayah yang memicu konflik berkepanjangan di berbagai kawasan Bandung Utara merupakan indikasi adanya perbedaan pemahaman atau persepsi terhadap kebijakan rencana tataruang baik oleh aparatur pemerintah, masyarakat maupun pengembang, Perbedaan persepsi dan ketidakpahaman terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di KBU bisa jadi hanya sekedar untuk menutupi kepentingan sesaat bagi segelintir aparat pemda dan pengembang (developer) dengan mempertaruhkan kepentingan lingkungan hidup. Tentu saja kecurigaan aktvis lingkungan hidup bukan tanpa alasan karena berdasarkan pengalaman ternyata pembangunan yang dilakukan baik hotel, perumahan mewah atau villa  tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya.

 
4 Comments

Posted by on June 15, 2010 in Sosial

 

Tags: , , ,

4 responses to “Perda Kawasan Bandung Utara, Macan Kertas ?

  1. Aom Kris

    December 4, 2011 at 12:36 pm

    @ Kang dadang
    ha…ha…ha…bingung nya ? nya kitu tea ateuh

     
  2. dadang tea

    December 3, 2011 at 12:27 pm

    Saya mah bingung, saya teh osok kukurilingan di Bandung Utara pake motor. Loba developer nu ngabangun diditu, kusaya didata mah jeung saya apal mah aya: pramesta, ppr itb, dago pakar resort, citra green dago, dago village, istana budi indah, setiabudi regency, eldorado, cafe2, jeung komplek lila, jeung imah pajabat jeung pengusaha(gosipna), jeung developer leutik, hotel, jeung sajabana…. Puguh we bandung selatan jadi banjir… ayeuna mah urang demo we kabeh lah kawasan KBU jadi di cokot kabeh ku pamarentah terus dijadikeun hutan, karak karasa tah bandung jadi hegar jeung moal banjir deui…”untung imah urang mah diselatan… hahahhahaha…” kabayang imah pajabat jeung x pejabat pada demo ka pamarentah soalna imah jeung tanahna dirampas ku pamarentah dijadikeun hutan…. wanieun moal nya pamarentah… HANCURKEUN IMAH DI KABEH KAWASAN KBU…

     
  3. herman

    November 21, 2011 at 4:02 am

    Program KBU sangat bagus tapi pelaksanaannya yang menghambat para UKM terutama di Kota Cimahi

     
  4. herman

    November 21, 2011 at 1:53 am

    KBU saya pribadi sangat setuju, tetapi kenapa perizinan IMB samapi memakan waktu sangat lamaaaaaa yang akhirnya menghambat UKM terutama di Kota Cimahi

    Reply :
    Yang saya tahu KBU adalah kawasan strategi propinsi, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus sijin pemda propinsi….Bisa jadi proses koordinasi antara Pemkot Cimahio dan provinsi inilah yang membuat menjadi lama. Salam

     

Jangan lupa tulis komentar....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: