RSS

Issue jender dan ketidakberdayaan perempuan

14 Mar

Gender adalah perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan selain disebabkan faktor biologis tetapi faktor sosial, budaya, persepsi, norma yang terjadi pada masyarakat. Oleh sebab itu isu negatif tentang gender harus dipecahkan bukan saja pada tingkat kebijakan politis pemerintah, tetapi juga dilakukan pada tingkat kelembagaan teknis dan masyarakat.

Pada tingkat kebijakan, pemecahan masalah gender dilakukan melalui penerbitan berbagai peratuan dan SK mulai tingkat pemerintah maupun menteri tentang pengarusutamaan gender, bahkan konon katanya ada ketentuan bagi partai politik agar menetapkan calon anggota legislative yang diusulkan diantaranya 30 persen harus perempuan. Sebuah peraturan yang berani, sepertinya perempuan adalah sosok mahluk aneh yang mesti diistimewakan dan dikawal keberadaannya melalui sebuah kebijakan politik ! Kita setuju saja dengan peraturan yang dikeluarkan dan tentunya siap mengamankan dan mengamalkannya

Lantas bagaimana dengan kenyataannya di tataran kelembagaan teknis seperti SKPD/Dinas dan DPRD ? sudahkah mengadaptasi kehendak politis pemerintah ? Coba telaah hasil studi teman-teman GKGG Laksaketi-LPM Unbar-LGSP USAID yangmenunjukkan bahwa index prinsip keadilan di Kota Bandung baru mencapai 65,3 % dan termasuk pada katagori rendah (Low-Medium). Selanjutnya, bahwa kelemahan yang paling menonjol dalam pelaksanaan prinsip keadilan di Kota Bandung adalah jumlah perempuan yang sedikit pada posisi kunci di pemerintahan, bahkan tidak ada satupun perempuan yang menjadi ketua komisi DPRD, dan jumlah anggota DPRD tidak lebih dari 10 persen.

Selain itu belum ada kerangka hukum yang menjamin untuk terlaksananya kesetaraan gender. Dan banyak lagi temuan-temuan yang menggambarkan keterpurukan perempuan dalam kaitannya dengan konstribusi pada tataran pengambilan keputusan pembangunan. Kondisi ini mengakibatkan kota Bandung menjadi riskan terhadap konflik tentang isu gender !. Keprihatinan yang mendalam bagi perempuan dari hasil temuan objektif tentang gender di Ibukota propinsi dan sangat dekat dengan ibukota negara. Tentunya tidak sulit bagi kita untuk membayangkan kondisi peran perempuan di kota-kota lain yang jaraknya lebih jauh dari ibukota propinsi dan negara. Realita yang sangat memprihatinkan ini, mendorong rasa idealisme kita untuk mempertanyakan fenomena apakah ini ? politik, sosial budaya, atau diskriminasi ?

Selanjutnya bagaimana isu gender di tingkat masyarakat ? Bisa jadi, ini lebih parah lagi ! karena berkaitan dengan budaya atau persepsi masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak mempunyai prioritas untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau bahkan dianggap sebagai warga kelas dua. Ungkapan awewe mah dulang tinande (perempuan harus pasrah), awewe mah heureut lengkah (perempuan geraknya terbatas), awewe mah engke ge moal jauh ti dapur (perempuan ujung-ujungnya hanya ngurus dapur dan masak) adalah ungkapan-ungkapan yang sudah terinternalisasi pada sebagian besar masyarakat termasuk perempuannya sendiri.

Walaupun di tataran kebijakan maupun lembaga teknis masih perlu diperjuangkan namun perjuangan aktivis kesetaraan gender saat ini jauh lebih berat di tataran masyarakat dibandingkan dengan tataran politis dan lembaga teknis. Pemecahan masalah pada tingkat masyarakat dilakukan terutama pada upaya merubah persepsi masyarakat dan perilaku perempuan tentang peran yang harus dilakukannya pada berbagai bidang kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan.

Apabila politis, persepsi dan budaya sudah kondusif maka peningkatan keterlibatan perempuan pada berbagai aspek kegiatan akan bergantung pada kemampuan perempuan untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu peningkatan keterlibatan perempuan semestinya bukan karena dianggap mahluk aneh layaknya guci kuno yang harus dikawal dan dibungkus oleh berbagai kebijakan politik, tetapi karena perempuan layak ditempatkan pada posisi penting karena kemampuannya. Pertanyaan menjadi lebih sederhana, mampu dan berdayakah perempuan ? Apabila kita mau jujur harus berani menyatakan, 99,99 persen, Tidak !!! Lantas harus bagaimana ? berdayakan perempuan ! sekali lagi, ber-da-ya-kan !

Pemberdayaan (empowerment) perempuan adalah penguatan masyarakat perempuan agar memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan menilai keadaan dirinya sendiri, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sendiri agar hidup lebih baik secara mandiri. Artinya kebijakan politis melalui SK, PP, PERDA bahkan UU tentang pengarusutamaan gender dalam meningkatkan peran perempuan semakin lama semakin kecil konstribusinya dan digantikan dengan kualitas perempuannya sendiri yang mampu bersaing sempurna dengan kaum laki-laki ! Pendekatan yang bersifat pemberdayaan adalah yang paling tepat dalam mengatasi isu gender, karena kenyataan (tidak perlu dilakukan penelitian akademis) menunjukkan bahwa perempuan dan kelembagaannya saat ini berada pada kondisi TIDAK BERDAYA !

 
Leave a comment

Posted by on March 14, 2008 in Sosial

 

Tags: , ,

Jangan lupa tulis komentar....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: