Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Bagi pemerintah daerah, agenda pemberantasan korupsi merupakan isu yang sentral. Seiring dengan dilaksanakannya agenda desentralisasi, maka ada kewenangan yang substansial bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Kewenangan ini jika tidak didukung oleh komitmen yang kuat justru akan menimbulkan “otonomi korupsi”, sebuah fenomena yang hari-hari ini menjadi percakapan yang cukup seru. Banyak kasus korupsi diungkap yang ternyata melibatkan elit birokrasi lokal seperti DPRD dan Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur). 

Upaya pemberantasan korupsi secara represif, diklaim oleh sebagian besar masyarakat masih lamban dan setengah hati atau sering dilakukan tebang pilih. Demikian pula perbaikan sistemik, terutama di bidang pelayanan publik yang selama ini hanya mengandalkan kegiatan rutin instansi pemerintah dengan sedikit sekali upaya-upaya yang tergolong progresif. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah luar biasa sistemik dan mengakar, melalui upaya pemberantasan yang juga luar biasa.

Berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan korupsi didefinisikan sebagai berikut:“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”Jika melihat pengertian tersebut, pemberantasan korupsi mencakup juga aspek pencegahan. Aspek ini terkadang sering dilupakan oleh aktor-aktor pemberantas korupsi. Aspek pencegahan sebenarnya akan menjadi instrument yang sangat signifikan apabila kita semua menyadari bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik.

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.  bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang termasuk korupsi adalah sebagai berikut :

1.  Kerugian keuangan negara

2.  Suap-menyuap

3.  Penggelapan dalam jabatan

4.  Pemerasan

5.  Perbuatan curang

6.  Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa

7.  Gratifikasi

Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah antara lain menggunakan berbagai instrumen yuridis. Salah satu instrumen itu adalah rencana.  Rencana dalam pemerintahan umum dirumuskan sebagai suatu gambaran mengenai berbagai macam tindakan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Ditingkat Nasional, Bappenas telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sebagai pengejewantahan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.  Inpres tersebut berisi instruksi umum kepada seluruh jajaran pemerintahan dan instruksi khusus kepada instansi tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan tertentu.  Inpres tersebut kemudian dijawantahkan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi  (RAN PK) 2004-2009 sebagai Living Document yang disusun oleh 92 instansi Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi.

Dalam RAN PK  tercakup langkah-langkah yang meliputi prioritas tindakan untuk pemberantasan korupsi, antara lain: (1) penyempurnaan sistem pelayanan publik; (2) peningkatan kinerja layanan pemerintahan, (3) peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik; (4) pengawasan atas pelayanan masyarakat; (5) penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara; (6) penyusunan sistem procurement/pengadaan barang dan jasa pemerintah; (7) penyusunan sistem sumber daya manusia dan pembinaan aparatur negara; (8) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; (9) penyempurnaan materi hukum pendukung; (10) percepatan pengadilan dan eksekusi tindak pidana korupsi, dan sebagainya. Sayangnya setelah berjalan, sejak awal 2005, belum seluruh departemen atau lembaga negara lainnya mampu menyusun RAN-PK bagi lembaganya.

Sesuai dengan perkembangan dan diratifikasinya United Nations Convention Againts Corruption- Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) oleh pemerintah Indonesia yang diselanjutnya dipertegas dengan UU No. 7 Tahun 2006. Maka pemberantasan korupsi di Indonesia harus dijadikan sebagai sebuah gerakan wajib yang diawasi keseriusannya, bukan saja oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam negeri tetapi juga masyarakat dunia.   Oleh sebab itu Bappenas  dalam dua tahun terakhir telah menyusun Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025 yang lebih konprehensif untuk dijadikan acuan bagi seluruh stakeholders. Stranas PK 2010-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang kongkrit.   Stranas PK 2010-2025 tersebut merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009.

Ditingkat Daerah Inpres No. 5/2004 mengisyaratkan adanya kewajiban bagi seluruh Pemerintah Daerah (Propvinsi/kabupaten/kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK).  Strategi RAD-PK lebih cenderung pada pencegahan korupsi.  Dalam impelementasinya strategi ini masyarakat dilibatkan secara dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.   RAD PK dirancang untuk masa jangka waktu 5 tahun dan secara bertahap menentukan kelembagaan/institusi  yang menjadi prioritas dan percontohan sebagai kelembagaan yang bebas korupsi.

Harus diakui, banyak daerah yang bingung membumikan RAN-PK menjadi Rencana Aksi Daerah  Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Pemerintah Daerah tidak tahu harus dimulai dari mana. Kebingungan daerah tersebut tidak terlepas dari tiadanya model yang patut dipotret sebagai lesson learned, baik berupa kasus maupun daerah lain yang berhasil memaknainya. Role model seperti ini sangat penting bagi masyarakat kita yang berkultur menunggu petunjuk.

Memahami kebingungan daerah dalam proses penyusunan RAD PK maka  DikHumHam-Bappenas menerbitkan Pedoman Umum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai acuan.  Pedoman ini cukup rinci dan mudah dipahami oleh pemda maupun fasilitator workshop dan FGD. Bagi yang berminat silahkan download Pedoman Penyusunan RAD PK  di bawah ini :

About these ads

About Krisdinar
Praktisi pendidikan dan pengguna alternatif curahan ekpresi dan informasi

One Response to Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

  1. uun says:

    gmn kbrnya aksi anti korupsi?

    Jawab :
    @ Kang Uun : Anti korupsi harusnya Sebuah gerakan rakyat…Nuhun kunjungannya

Silahkan Berkomentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: